Humbahas, –
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bergerak cepat menjaga situasi tetap aman dan kondusif menyikapi permasalahan antara Raja Bius Manullang Matiti dengan Pomparan Op. Patar Munthe Sarsiantar yang terjadi pada Sabtu pagi, (12/9/2026).
Upaya tersebut dilakukan melalui rapat bersama yang digelar di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, Sabtu sore (12/9/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah bersama Forkopimda untuk mencegah persoalan berkembang menjadi konflik yang lebih luas sekaligus membuka ruang penyelesaian secara damai.
Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, S.H., M.H., menegaskan bahwa penyelesaian persoalan harus mengedepankan nilai kekeluargaan serta penghormatan terhadap adat istiadat yang berlaku di tengah masyarakat.
Bupati mengajak kedua belah pihak menahan diri dan bersama-sama mencari solusi terbaik melalui musyawarah dan mufakat. Bupati menegaskan bahwa Pemerintah hadir sebagai fasilitator untuk membuka ruang dialog yang sehat dan konstruktif agar setiap persoalan dapat dibicarakan secara terbuka serta diselesaikan secara damai.
Langkah menjaga kondusivitas tersebut mendapat dukungan dari unsur Forkopimda. Wakil Ketua DPRD Humbang Hasundutan, Marsono Simamora, yang mewakili Ketua DPRD, menyampaikan dukungan terhadap upaya pemerintah daerah dalam memfasilitasi penyelesaian persoalan. Kedua belah pihak diharapkan mengutamakan dialog dan musyawarah serta menghindari tindakan sepihak yang berpotensi menimbulkan gesekan baru.
Dari sisi keamanan, Kapolres Humbang Hasundutan AKBP Adi Nugroho, S.H, S.I.K., menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban selama proses penyelesaian berlangsung. Kedua pihak maupun masyarakat diimbau menahan diri dan tidak melakukan tindakan provokatif yang dapat memperkeruh keadaan.
Sementara itu, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, Van Barata Semenguk, yang mewakili Kajari, menekankan agar seluruh pihak tetap menghormati ketentuan dan proses hukum yang berlaku. Setiap persoalan diharapkan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang tepat dan tertib sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum baru. Perwakilan TNI, turut juga mendukung upaya Pemkab dalam penanganan konflik.
Untuk menjaga situasi tetap terkendali, Forkopimda Humbang Hasundutan mengimbau kedua belah pihak bersama-sama menjaga ketenteraman dan menghindari tindakan yang dapat memicu konflik. Pengamanan dan pemantauan dilakukan melalui koordinasi serta kerja sama antara Polres Humbang Hasundutan, TNI, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Satpol PP dan Dinas Perhubungan, sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Di lapangan, sejumlah langkah juga dilakukan untuk memastikan kondisi kembali kondusif. Diantaranya memantau perkembangan situasi di lokasi, mengaktifkan petugas patroli, memantau kondisi warga yang mengalami luka, serta melakukan pendataan terhadap kerusakan rumah.
Pemerintah daerah bersama Forkopimda juga menyiapkan koordinasi lanjutan dengan Tim Terpadu Penanganan Konflik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan unsur terkait lainnya. Langkah ini dilakukan untuk memperluas komunikasi, menyerap berbagai masukan dan merumuskan solusi yang dapat menjadi jalan keluar bagi kedua belah pihak.
Dengan penguatan koordinasi lintas sektor, pemantauan situasi di lapangan, patroli, pendataan dampak serta pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat, diharapkan permasalahan antara Raja Bius Manullang Matiti dan Pomparan Op. Patar Munthe Sarsiantar dapat segera menemukan solusi terbaik secara damai dan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
(MS)
